Forgot?

Login
Skip to Content

Tenaga Kerja Asing

Wajib Lapor Ketenagakerjaan

Seorang pengusaha wajib melaporkan setiap tahun secara tertulis mengenai ketenagakerjaan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya baik pada kantor pusat, cabang maupun pada bagian perusahaan yang berdiri sendiri kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing)

Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang (RPTKA) adalah rencana penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) pada jabatan tertentu yang dibuat oleh pemberi kerja TKA untuk jangka waktu tertentu yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Pemberi kerja yang menggunakan TKA harus memiliki RPTKA.

Dokumen Pendukung Permohonan :

  1. fotokopi SIUP dari Instansi Teknis;
  2. Surat Persetujuan Tetap (SPT) BKPM;
  3. Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan;
  4. Bagan/Struktur Organisasi Perusahaan;
  5. Bukti Wajib Lapor Ketenagakerjaan yang masih berlaku sesuai denganUndang-Undang No. 7 Tahun 1981;
  6. Fotokopi Kontrak Kerja;
  7. Persetujuan Instansi Teknis.

RPTKA tersebut dikeluarkan oleh Depnaker Pusat di Jakarta ( dulu bagi Perusahaan PMDN dikeluarkan oleh BKPM Pusat ), dengan pengajuan ke Depnaker/Disnaker setempat untuk mendapat rekomendasi bahwa Perusahaan anda memang memerlukan TKA (Tenaga Kerja Asing).

Izin Kerja dan Izin Tinggal

Untuk mendapatkan izin kerja dan izin tinggal maka perusahaan harus terlebih dahulu memproses dokumen berikut:

TA.01 - Rekomendasi Visa

Diajukan ke Depnaker Pusat dengan melampirkan RPTKA, paspor, CV, foto, ijazah, dan referensi dari TKA(Tenaga Kerja Asing) tersebut. Rekomendasi izin kerja dari Depnaker lalu dikirim ke Dirjen Imigrasi untuk mendapat rekomendasi Izin Masuk ke Indonesia dengan Visa untuk bekerja.

VBS / Telex VITAS ke KBRI / Konsulat di luar Negeri

Rekomendasi Izin Masuk ke Indonesia dengan Visa untuk bekerja dikirim oleh Dirjen Imigrasi ke perwakilan Indonesia di negeri tempat domisili TKA tersebut. Perusahaan akan menerima fotokopi telex yg dikirim. Berdasarkan dokumen ini TKA lalu mengajukan Visa untuk bekerja agar dapat masuk ke Indonesia.

SKLD, KITAS, POA, STM, SKPPS, SKTT

Setelah TKA tiba di Indonesia maka TKA tersebut harus segera melapor ke Kepolisian setempat untuk mendapat SKLD (Surat Keterangan Lapor Diri), ke kantor Imigrasi setempat untuk mendapat KITAS(Kartu Izin Tinggal Terbatas) dan POA (Buku Pengawasan Orang Asing), ke Polda untuk menndapat STM (Surat Tanda Melapor), ke Kelurahan setempat untuk mendapatkan SKPPS (Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara) dan SKTT (Surat Keterangan Tempat Tinggal).

MERP - Multiple Exit Re-entry Permit

MERP adalah ijin keluar masuk Indonesia beberapa kali yang dikeluarkan oleh Dirjen Imigrasi kepada pemegang KITAS atau KITAP. Dokumen yang diperlukan untuk mengajukan MERP adalah fotokopi KITAS, POA, Surat Sponsor dan Paspor.

IMTA - Izin Mempekerjakan Tenaga Asing

Perusahaan penanaman modal maupun KPPA (Kantor Perwakilan Perusahaan Asing) yang akan mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki IMTA (Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing). Pemberi kerja TKA yang mengurus IMTA, terlebih dahulu harus mengajukan permohonan kepada Direktur untuk mendapatkan rekomendasi visa (TA.01)

No Responses to “Tenaga Kerja Asing”

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment

Komunitas Portal UKM

Berbagi Informasi