Penanaman Modal

PMA (Penananaman Modal Asing)

Suatu PT biasa yang dalam perkembangannya memasukkan pemodal baru yang
berstatus asing (baik itu perorangan maupun badan hukum) maka PT tersebut harus
merubah statusnya menjadi PT. PMA.

Permohonan penanaman modal baru untuk PMA dapat diajukan oleh :

  1. WNA dan/atau badan hukum asing dan/atau Perusahaan PMA
  2. WNA dan/atau badan hukum asing dan/atau Perusahaan PMA bersama warga
    Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.

Pengajuan Ijin Sementara untuk pendirian PT. PMA dilakukan melalui BPKM.
Calon penanaman modal yang akan mengadakan usaha dalam rangka PMA tetap
terlebih dahulu mempelajari Daftar Negatif Investasi (DNI) untuk mengetahui
bidang-bidang usaha yang tertutup maupun yang terbuka bagi penanam modal.
Setelah Ijin dari BKPM keluar, maka dapat mulai untuk proses pendirian PT. PMA
dengan catatan, nama PT. sudah bisa digunakan dan memperoleh persetujuan
Menteri.

PMDN (Penananaman Modal Dalam Negeri)

Permohonan Penanaman Modal Baru untuk PMDN dapat dilakukan oleh PT, CV,
Firma, Koperasi, BUMN, BUMD, atau Perorangan.

Permohonan perluasan penanaman modal dalam rangka PMDN diajukan oleh
perusahaan PMDN yang telah memiliki Izin Usaha Tetap (IUT). Persetujuan atas
permohonan penanaman modal dikeluarkan oleh Meninves/Kepala BKPM atau Ketua
BKPMD untuk Gubernur Kepala Daerah Propinsi atasnama Meninves/Kepala BKPM dalam
bentuk Surat Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri (SP.PMDN).

Perubahan Status PMA menjadi PMDN

Jika suatu perusahaan PMA seluruh sahamnya telah dimiliki peserta Indonesia,
yang surat persetujuannya dikeluarkan oleh BKPM maka permohonannya diajukan
kepada BKPM dan status perusahaan tersebut berubah menjadi PMDN dan wajib
mempeoleh persetujuan dari BKPM

Perubahan Status PMDN atau Non PMDN/PMA menjadi PMA

Perusahaan PMDN dan Non PMA/PMDN yang telah sah berbadan hukum dan
berproduksi komersial atau yang proyeknya masih dalam tahap pembangunan, yang
sahamnya akan dibeli oleh perusahaan PMA, dan/atau Badan Hukum Asing dan/atau
Warga Negara Asing diwjibkan mengajukan permohonan persetujuan perubahan status
menjadi PMA kepada BKPM.

Hal itu dapat dilakukan apabila bidang usaha perusahaan dimaksud tidak
dinyatakan tertutup bagi penanaman modal yang dalam modal perusahaan ada
pemilikan warga/badan hukum Asing.

Penggabungan Perusahaan (Merger)

Merger adalah penggabungan 2 (dua) usaha atau lebih perusahaan yang
didirikan dalam rangka PMDN/PMA dan/Non PMA/PMDN yang sudah berproduksi
komersial dan telah memiliki IUT (Ijin Usaha Tetap) ke dalam suatu perusahaan
yang akan meneruskan kegiatan perusahaan yang bergabung sedangkan perusahaan
yang menggabung dilikuidasi.

Hal ini dapat melahirkan tiga bentuk hasil penggabungan :

  1. Jika perusahaan yang meneruskan kegiatan usaha adalah suatu perusahaan
    PMDN dan setelah penggabungan tidak ada Warga Negara Asing dan/ Badan Hukum
    Asing dan/ suatu perusahaan yang tidak berubah tetap sebagai perusahaan
    PMDN.
  2. Jika perusahaan yang meneruskan kegiatan usaha adalah suatu perusahaan
    PMDN dan setelah penggabungan terdapat Warga Negara Asing dan/ Badan Hukum
    Asing dan/ Perusahaan PMA sebagai pemegang saham status perusahaan berubah
    menjadi Perusahaan PMA.
  3. Jika perusahaan yang meneruskan kegiatan usaha adalah suatu perusahaan
    PMA status perusahaan tetap menjadi PMA dengan ketentuan bahwa bidang usaha
    perusahaan hasil penggabungan bukanlah bidang usaha yang tertutup bagi
    PMA.

Perusahaan yang akan meneruskan kegiatan usaha sebagai suatu akibat
terjadinya penggabungan (merger) wajib memperoleh persetujuan dari BKPM.

Permohonan untuk perubahan atas rencan penanaman modal yang telah memperoleh
persetujuan, termasuk perubahan untuk perluasan proyek disampaikan olem penanam
modal kepada BKPM.

Perluasan Investasi

Bagi perusahaan PMA/PMDN yang telah memiliki IUT yang ingin menambah
kapasitas produksi dapat mengajukan permohonan perluasan proyeknya kepada
Meninves/Kepala BKPM.

Perpanjangan Jadwal Waktu Penyelesaian Proyek

Perpanjangan waktu penyelesaian proyek, yang masa berlakunya hampir berakhir
bagi perusahaan PMDN atau PMA yang belum berproduksi komersil wajib memperoleh
persetujuan dari BKPM.

Penggolongan Izin Usaha PMA/PMDN

  1. Perusahaan yang bergerak dibidang Perdagangan Umum, Barang/Jasa lainnya
    diberikan Izin
    Usaha Tetap
    sebagai izin operasional.
  2. Perusahaan yang bergerak dibidang Industri/Pabrikasi di luar pertambangan
    minyak, gas dan panas bumi, diberkan Izin
    Usaha Industri
    sebagai izin operasional.

IUT atau IUI untuk PMA berlaku selama 30 (tigapuluh) tahun. IUT atau IUI
untuk PMDN berlaku selama perusahaan beroperasi/berprodukasi.