Kantor Perwakilan Asing

Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing

Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing merupakan izin usaha perorangan yang diberikan kepada pimpinan kantor perwakilan. Tidak memerlukan Akta Pendirian dan bertanggung jawab secara pribadi sebagai pimpinan kantor perwakilan. Memiliki kegiatan usaha yang terbatas dan hanya didirikan untuk penjualan/pemasaran produk atau pembelian produk untuk diekspor.

Di bawah BKPM

Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA) di luar bidang keuangan wajib memperoleh izin dari BKPM dengan melampirkan Persetujuan Kantor Perwakilan Regional, Surat Keterangan Domisili Perusahaan, NPWP – Nomor Pokok Wajib Pajak, dan TDP – Tanda Daftar Perusahan.

Di bawah Departemen Perdagangan

Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing di Indonesia dapat berusaha sebagai agen penjualan (selling agent), dan/atau agen pabrik (manufactures agent), dan/atau agen pembelian (buying agent). Permohonan untuk memperoleh Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing diajukan oleh calon Kepala Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dengan melampirkan Persetujuan Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing, Surat Keterangan Domisili Perusahaan, NPWP – Nomor Pokok Wajib Pajak, dan TDP – Tanda Daftar Perusahan.

Di bawah Departemen Pekerjaan Umum

Perusahaan Jasa Konstruksi Asing adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan perundang-undangan asing dan berdomisili di negara asing, yang bergerak dibidang usaha jasa konstruksi dan meliputi kegiatan usaha Jasa Konsultansi Konstruksi (Konsultan) dan/atau Jasa Pelaksana Konstruksi (Konstraktor).

Perwakilan Perusahaan Jasa Konstruksi Asing adalah perorangan Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing yang ditunjuk oleh Perusahaan Jasa Konstruksi Asing atau gabungan Perusahaan Jasa Konstruksi Asing di Luar Negeri sebagai perwakilannya di Indonesia dan bertanggung jawab atas segala kegiatan yang dilaksanakan oleh Perusahaan Jasa Konstruksi Asing di Indonesia.

Izin Perwakilan Perusahaan Jasa Konstruksi Asing, adalah izin yang diberikan oleh Menteri Pekerjaan Umum kepada Perusahaan Jasa Konstruksi Asing untuk membuka Perwakilan di Indonesia. Permohonan izin harus dilengkapi dengan Persetujuan Kantor Perwakilan Jasa Konstruksi, SIUP PU, Surat Keterangan Domisili Perusahaan, NPWP – Nomor Pokok Wajib Pajak, TDP – Tanda Daftar Perusahaan.

Di bawah Departemen Dirjend Migas

Permohonan izin mendirikan Kantor Perwakilan Asing di bawah Departemen Dirjend Migas harus dilengkapi dengan Pemeriksaan dan persiapan permohonan Representative Office, Rekomendasi Teknis Pembukaan Kantor Perwakilan dari Dirjen Minyak dan Gas Bumi, Izin Kantor Perwakilan dari Dinas Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Surat Keterangan Domisili Perusahaan, NPWP – Nomor Pokok Wajib Pajak, TDP – Tanda Daftar Perusahaan.

One Comment

  1. Pingback: Melanie Glastrong

Comments are closed.