SRP dan NIK

Produk yang dikeluarkan dari Registrasi Importir adalah SPR (Surat
Pemberitahuan Registrasi) yang didalamnya terdapat NIK (Nomor Identitas
Kepabeanan).

Sertifikat Registrasi Pabean (SRP)

Sertifikat Registrasi Pabean (SRP) adalah surat pemberitahuan yang diberikan
kepada importir yang telah memenuhi persyaratan Tertib Administrasi
Importir. Surat Pemberitahuan Registrasi (SPR) adalah surat pemberitahuan telah memenuhi syarat registrasi importir yang berisi

Tertib Administrasi Importir adalah kegiatan registrasi importir yang
dilakukan oleh DJBC – Direktorat Jenderal Bea & Cukai Departemen Keuangan –
serta kegiatan verifikasi dan evaluasi yang dilakukan oleh Dirjen Daglu –
Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri.

Nomor Identitas Kepabeanan (NIK)

Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) adalah nomor identitas yang bersifat
pribadi yang diberikan oleh DJBC -Direktorat Jenderal Bea Cukai – kepada
importir yang telah melakukan registrasi untuk mengakses atau berhubungan
dengan sistem kepabeanan yang menggunakan teknologi informasi maupun secara
manual.

NIK merupakan salah satu sarana untuk mengenali pengguna jasa kepabeanan,
hanya yang mempunyai NIK lah yang dapat mengakses atau berhubungan dengan
sistem teknologi informasi kepabeanan.

Pemblokiran NIK

Terhadap importir yang telah mendapatkan NIK sewaktu-waktu dapat dilakukan
penelitian dan penilaian kembali. NIK dapat diblokir apa bila :

  1. 12 bulan berturut-turut, importir tidak melakukan kegiatan impor,
  2. Hasil penelitian dan penilaian kembali terhadap importir yang telah
    memiliki NIK kedapatan eksistensi dan identitas pengurus dan penanggung
    jawab tidak sesuai, API/APIT habis masa berlakunya, dan tidak
    menyelenggarakan pembukuan.

Registrasi Importir tidak diperlukan bagi :

  1. Perwakilan negara asing & pejabatnya;
  2. Badan internasional & pejabatnya ;
  3. Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut,
  4. pelintas batas dan barang kiriman;
  5. Barang kiriman hadiah dan hibah;
  6. Barang pindahan;
  7. Barang untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial,
  8. kebudayaan atau penanggulangan bencana alam;
  9. Barang untuk keperluan pemerintah/lembaga negara lainnya yang diimpor
    sendiri oleh lembaga tersebut;
  10. Barang-barang yang mendapat persetujuan impor tanpa API/APIT dari Ditjend
    Daglu Depdag.

Pencabutan NIK

Direktur Jenderal dapat melakukan pencabutan NIK dengan alasan:

  1. Importir melakukan pelanggaran pidana kepabeanan, cukai, dan/atau
    perpajakan dg kekuatan hukum tetap;
  2. Dalam waktu 3 bulan setelah pemblokiran importir tidak memperbaiki
    data/dokumen;
  3. API / APIT dicabut;
  4. Diminta oleh instansi yang menerbitkan API/APIT;
  5. Importir dinyatakan pailit oleh pengadilan; dan/atau
  6. Diminta oleh importir yang bersangkutan