API

Angka Pengenal Impor (API)

Angka Pengenal Importir (API) merupakan tanda pengenal yang harus dimiliki
oleh setiap importir atau perusahaan dagang/industri yang melakukan perdagangan
impor. Yang dimaksud dengan impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam
Daerah Pabean Indonesia. Instansi/Lembaga Pemerintah maupun Lembaga Swasta,
Badan Internasional dan Yayasan tidak dapat diberikan API. Masa berlaku API
adalah lima tahun.

Perusahaan Dagang dan Perusahaan Industri adalah setiap bentuk perusahaan
perorangan, persekutuan, koperasi atau badan hukum yang berkedudukan di
Indonesia.

Pengimporan barang tanpa API hanya dapat dilakukan melalui instansi atau
lembaga swasta, badan internasional atau yayasan dengan catatan untuk
kepentingan pribadi dan tidak diperdagangkan untuk umum setelah mendapat
persetujuan dari menteri atau pejabat yang bersangkutan.

API diterbitkan oleh kepala Dinas atau Kantor Wilayah (Kanwil) Departemen
Perindustrian dan Perdagangan (Deperindag) atas nama Menteri di Kantor Pusat
perusahaan berdomisili.

Jenis API

  1. Angka Pengenal Importir Umum (API-U)

    API-U wajib dimiliki oleh semua perusahaan dagang yang melakukan impor.
    Setiap Perusahaan Dagang hanya berhak memiliki satu API-U

  2. Angka Pengenal Importir Produsen (API-P)

    API-P wajib dimiliki setiap perusahaan industri di luar PMA/PMDN. Setiap
    Perusahaan Industri hanya berhak memiliki satu API-P.

  3. Angka Pengenal Importir Terbatas (API-T)

    API-T wajib dimiliki setiap perusahaan PMA/PMDN yang akan melakukan
    Impor bahan baku penolong. Permohonan diajukan kepada BKPM.

Syarat untuk memperoleh API

Mengajukan permohonan kepada Kepala Kanwil Deperindag dengan surat tembusan
kepada Kepala Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan (Kandep) dengan
melampirkan:

  1. Formulir yang disediakan cuma-cuma oleh Kandep;
  2. Fotokopi Akte Notaris pendirian perusahaan dan perubahannya (asli/bukan
    foto kopi)
  3. Nama dan susunan pengurus perusahaan (asli);
  4. Surat Keterangan Kelakuan Baik pengurus perusahaan dari kepolisian
    (asli);
  5. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Tanda Daftar Usaha
    Perdagangan (TDUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  6. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan; Surat Keterangan
    Domisili Kantor Pusat yang masih berlaku dari kantor kecamatan apabila
    kantor milik sendiri atau dari pemilik gedung apabila menyewa
    tempat/kontrak (surat asli);
  7. Fotokopi perjanjian sewa/kontrak tempat usaha yang masa kontraknya
    minimal 2 tahun;
  8. Referensi Bank Devisa (asli);
  9. Pas foto pengurus dua lembar ukuran 2 X 3; dan fotokopi KTP pengurus.

Alamat yang dicantumkan dalam API harus persis sama dengan alamat
sebagaimana yang tercantum pada lampiran yang disertakan (formulir isian, akte
notaris, dll) kecuali copy KTP.

Wajib Lapor

Perusahaan pemilik API wajib melaporkan kepada Kepala Kanwil:

  1. mengenai kegiatan usahanya setiap satu tahun;
  2. setiap perubahan nama, bentuk badan usaha, pengurus dan alamat
    perusahaan;
  3. penutupan perusahaan atau penghentian kegiatan impor disertai dengan
    pengembalian API asli.

Setiap perubahan tersebut jika telah dilaporkan, Kepala Kanwil wajib menggantinya dengan API baru. API yang tidak diperbaharui sampai batas waktu
selambat-lambatnya enam bulan, dinyatakan tidak berlaku lagi. perusahaan yang
telah mengalami pencabutan API dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan
API baru setelah lima tahun terhitung sejak tanggal pencabutan. Pemohon API
baru, diwajibkan memenuhi ketentuan persyaratan memperoleh API dengan
mengembalikan API asli yang telah dicabut.