Peraturan Perusahaan

Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan. Perusahaan yang mempekerjakan lebih dari 25 orang karyawan wajib memiliki Peraturan Perusahaan yang disahkan oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Tiap perusahaan memiliki peraturan yang berbeda yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Hal-hal yang diatur dalam peraturan perusahaan meliputi:

  1. Penerimaan Karyawan
  2. Pengangkatan, Penempatan dan Pemindahan Karyawan
  3. Hubungan Kerja dan Masa Percobaan
  4. Karyawan Kontrak
  5. Hari Kerja dan Waktu Kerja
  6. Kerja Lembur
  7. Peralatan Kerja
  8. Perjalanan Dinas
  9. Pelatihan dan Pendidikan Karyawan
  10. Pengupahan
  11. Koperasi dan Karyawan
  12. Tunjangan Hari Raya
  13. Jaminan Sosial Tenaga Kerja
  14. Pengobatan dan Perawatan
  15. Upah Selama Sakit
  16. Tunjangan Makan
  17. Tunjagan Transport
  18. Tunjangan Kematian
  19. Tunjangan Kecelakaan Kerja
  20. Hak Cuti Tahunan
  21. Istirahat Melahirkan/gugur kandungan
  22. Ijin Tidak Masuk Kerja
  23. Mangkir
  24. Keselamatan Kerja
  25. Bantuan untuk Keluarga yang Ditahan
  26. Tata Tertib Kerja
  27. Larangan-larangan Karyawan
  28. Surat Peringatan
  29. Pelanggaran Yang Mengakibatkan PHK Karena Alasan Mendesak
  30. Skorsing
  31. Pemutusan Hubungan Kerja
  32. Uang Pisah
  33. Penutup

Peraturan perusahaan baru dapat diterapkan setelah disahkan oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Prosedur pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) adalah sebagai berikut:

  1. Mengisi formulir pengesahan PP
  2. PP harus mengatur hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha
  3. Syarat-syarat kerja yang diatur tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundangan yang berlaku
  4. Konsep PP diserahkan ke Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk diteliti dan dikoreksi
  5. PP yang telah dikoreksi kemudian harus ditanda tangani oleh pengusaha dan wakil pekerja sebelum disahkan oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi
  6. PP yang telah disahkan oleh Departemen Tenaga Kerjadan Transmigrasi baru dapat diterapkan

One Comment

  1. Pingback: Tracy Glastrong

Comments are closed.