Hukum

Setiap unit usaha mau tidak mau harus berurusan dengan masalah hukum. Hal-hal yang berkaitan dengan hukum sering berkesan menakutkan dan membingungkan bagi pemilik atau pengusaha UKM (Usaha Kecil Menengah). Akibat ketidapahaman tersebut banyak pengusaha UKM (Usaha Kecil Menengah) yang beroperasi tanpa surat ijin resmi, tanpa mengerti bentuk kontrak kerja, hukum perlindungi merek dagang dan lain-lain.

Padahal unit usaha yang beroperasi secara tidak sah justru menjadi salah satu kesulitan atau kendala UKM (Usaha Kecil Menengah) untuk berkembang dan memperluas unit usahanya.

Masalah hukum dalam dunia usaha tidak serumit yang Anda duga jika Anda memahami persyaratan dan prosesnya. Masalah hukum dunia usaha umumnya berkaitan dengan:

  1. Lisensi dan perijinan usaha;
  2. Kontrak kerja sama, kontrak sewa tempat, kontrak pembelian, kontrak penjualan, dan kontrak usaha lainnya;
  3. Prosedur pembelian/penjualan unit usaha atau lokasi tempat usaha;
  4. Pendaftaran hak cipta, merek dagang dan kekayaan intelektual lainnya;
  5. Pengurusan asuransi;
  6. Perselisihan dengan pemasok, konsumen, mitra kerja, karyawan atau pemilik lokasi;
  7. Memilih dan menggunakan notaris, pengacara atau Konsultan Hukum

Notaris

Menurut pengertian undang undang no 30 tahun 2004 dalam pasal 1 Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana maksud dalam undang-undang ini. Pejabat umum adalah orang yang menjalankan sebagian fungsi publik dari negara, khususnya di bidang hukum perdata.

Kewenangan notaris:

  1. Membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangan dan/atau yag dikehendaki oleh yang berkepentingan,
  2. menjamin kepastian tanggal pembuatan akta,
  3. menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya sepanjang pembuatan akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
  4. mengesahkan tanda tangan dan menetapakan kepastian tanggal pembuatan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (legalisasi).

Legalisasi

Legalisasi adalah tindakan mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan yang dibuat sendiri oleh orang perseorangan atau oleh para pihak diatas kertas yang bermaterai cukup yang di tanda tangani di hadapan notaris dan didaftarkan dalam buku khusus yang disediakan oleh notaris:

  1. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (waarmerking).
  2. Membuat kopi dari asli surat dibawa tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
  3. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya (legalisir).
  4. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
  5. Membuat akta yang berhubungan dengan pertanahan.
  6. Membuat akta risalah lelang.
  7. Membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada minuta akta yang telah di tanda tangan, dengan membuat berita acara (BA) dan memberikan catatan tentang hal tersebut padaminuta akta asli yang menyebutkan tanggal dan nomor BA pembetulan, dan salinan tersebut dikirimkan ke para pihak (pasal 51 UUJN).

Pengacara

Pengacara atau advokat berperan dalam suatu sengketa yang dapat diselesaikan di luar atau di dalam sidang pengadilan.

Konsultan Hukum

Tugasnya lebih ke penyediaan jasa konsultasi hukum secara umum.; melakukan atau memberikan nasihat (advis) dan pembelaan (“mewakili”) bagi orang lain yang berhubungan dengan penyelesaian suatu kasus hukum.