Forgot?

Login
Skip to Content

Peraturan Pemerintah

Waralaba diselenggarakan berdasarkan perjanjian tertulis antara Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba dan dapat disertai atau tidak disertai dengan pemberian hak untuk membuat Perjanjian Waralaba Lanjutan.

Perjanjian Waralaba antara Pemberi Waralaba dengan Penerima Waralaba sekurang-kurangnya memuat klausula mengenai:

  1. Nama, alamat dan tempat kedudukan perusahaan masing-masing pihak;
  2. Nama dan jabatan masing-masing pihak yang berwenang menandatangani perjanjian;
  3. Nama dan jenis Hak Atas Kekayaan Intelektual, penemuan atau ciri khas usaha misalnya sistem manajemen, cara penjualan atau penataan atau cara distribusi yang merupakan karakteristik khusus yang menjadi obyek Waralaba;
  4. Hak dan kewajiban masing-masing pihak serta bantuan dan fasilitas yang diberikan kepada Penerima Waralaba;
  5. Wilayah Pemasaran;
  6. Jangka waktu perjanjian dan tata cara perpanjangan perjanjian serta syarat-syarat perpanjangan perjanjian;
  7. Cara penyelesaian perselisihan;
  8. Ketentuan-ketentuan pokok yang disepakati yang dapat mengakibatkan pemutusan perjanjian atau berakhirnya perjanjian;
  9. Ganti rugi dalam hal terjadi pemutusan perjanjian;
  10. Tata cara pembayaran imbalan;
  11. Penggunaan barang atau bahan hasil produksi dalam negeri yang dihasilkan dan dipasok oleh pengusaha kecil;
  12. Pembinaan, bimbingan dan pelatihan kepada Penerima Waralaba.

Periksalah juga Keputusan Pemerintah terakhir mengenai Jangka waktu Perjanjian Waralaba minimal yang harus diterapkan.

Setiap Penerima Waralaba/Penerima Waralaba Lanjutan wajib mendaftarkan Perjanjian Waralabanya beserta keterangan tertulis sebagaimana dimaksud Pasal 5 Keputusan ini pada Departemen Perindustrian dan Perdagangan cq. Pejabat yang berwenang menerbitkan STPUW untuk memperoleh Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba (STPUW). Masa berlaku STPUW sesuai dengan masa berlaku perjanjian antara Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba atau perjanjian antara Penerima Waralaba Utama dan Penerima Waralaba Lanjutan.

Penerima Waralaba/Penerima Waralaba Lanjutan yang telah memperoleh STPUW wajib menyampaikan laporan kepada Pejabat yang berwenang menerbitkan STPUW untuk dilakukan penyesuaian STPUW-nya terhadap setiap perubahan perjanjian yang berupa:

  1. Perluasan/penambahan/memperkecil kegiatan Waralaba atau Penerima Waralaba Lanjutan;
  2. Pengalihan pemilikan usaha;
  3. Pemindahan alamat tempat usaha waralaba atau Kantor Pusat;
  4. Nama pengurus, pemilik dan bentuk usaha dari Penerima Waralaba atau Pemberi Waralaba;
  5. Perpanjangan/perubahan jangka waktu perjanjian antara Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba.

No Responses to “Peraturan Pemerintah”

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment

Komunitas Portal UKM

Berbagi Informasi